JAKARTA - BADILUM; Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI menyampaikan surat Nomor 39/DJU/Kp.06/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Perubahan Batas Usia Pensiun bagi Hakim dan Panitera Peradilan Umum sehubungan dengan diberlakukannya UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum. Surat selengkapnya dapat diunduh (Download)

Sumber http://pt-bandung.go.id/news/perubahan-batas-usia-pensiun

Agus Rahardjo menyatakan keluarnya SE tersebut mengacu kepada Keppres 80/2003 yang mengamanatkan bahwa setiap pengelola pengadaan  barang/jasa pemerintah yaitu PPK, pejabat pengadaan, panitia pengadaan, anggota pokja ULP wajib bersertifikat. “Berdasarkan kajian yang dilakukan LKPP di tahun 2009,  kebutuhan dan ketersediaan pejabat pengadaan yang bersertifikat di tingkat pemerintah pusat sudah mencukupi, namun untuk tingkat propinsi dan kabupaten masih belum, ” paparnya. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Bina Sertifikasi Profesi LKPP – Arif Rahman Hakim yang memaparkan bahwa hingga akhir tahun 2009 jumlah PNS yang bersertifikat mencapai kisaran 95 ribu orang. “Dari sisi jumlah sudah mencukupi, kendalanya pada distrbusi yang tidak merata, ”tambahnya.